農業部漁業署

　　On August 7^th, 2024, a press conference was held by non-governmental organizations, indicating the concerns about migrant crew members being owed wages by their captain. Taiwan Fisheries Agency conducted a labor inspection on July 22^nd, 2024, which revealed that nine migrant crew members had been owed wages for periods ranging from 11 to 15 months. On August 2^nd, the Fisheries Agency issued a formal notice to the vessel’s operators, requiring that the payment shall be fulfilled by a specified deadline. In addition, the operator and the recruitment agent were invited to a coordination meeting. The operator has committed to settling the wages issues by August 9^th. If the operator fails to meet the deadline, the Fisheries Agency will use the recruitment agent’s guarantee deposit to cover the unpaid wages. The Fisheries Agency is committed to handling the situation with fairness and cautiously protect the rights of migrant crew members.

　　Taiwan Fisheries Agency indicates that distant-water fishing vessel operators shall not avoid their responsibility. To ensure the protection of the rights and benefits of migrant crew members employed on these vessels, and to supervise operators in complying with regulations and fulfilling labor contracts, the agency has conducted inspections on 1,364 vessels at domestic and international ports from October 2022 to July 2024. All identified violations have been addressed in accordance with the law and regulation, and cases involving criminal offenses, such as human trafficking, have been referred to prosecutorial authorities for further investigation. The agency remains resolute in its commitment to enforcing the law.

　　The agency further elaborates that, in addition to the mentioned inspection mechanisms, there are multiple channels for crew members to submit grievances. This includes collaborations with organizations caring for seafarers, which receive and forward grievances to the agency. The case in question is indeed one of the few recent instances identified. The agency is committed to upholding principles of fairness and rigorously addressing any actions that violate the rights and benefits of crew members in accordance with the law.

　　Regarding accessibility of communication facilities on board, the Fisheries Agency states that the International Labour Organization's Work in Fishing Convention (ILO-C188) stipulates that fishers on fishing vessels shall have reasonable access to communication facilities, with costs not exceeding the total expenses covered by the vessels’ operators. Although the cost of maritime communication can be high, the agency has increased subsidies to distant water fishing vessels to provide communication facilities for crew members on board. Recently, the agency also invited industry associations and stakeholders concerning the rights of migrant crew members to discuss a draft guideline for the access of communication facilities on distant water fishing vessels. The objective is to encourage operators to participate and ensure that migrant crew members can maintain good communication with the outside world while working at sea.

　　In addition, regarding the requirement which fishing vessels shall dock at ports every 10 months, it is confirmed that the vessel did indeed dock at the port of Samoa between September and October in 2023. It returned to a Taiwanese port in July 2024, with the previous voyage at sea lasting nearly 9 months, which is still in compliance with the regulations.

　　Once again, the Fisheries Agency emphasizes the importance of developing the distant water fishing industry while ensuring the protection of crew members' rights. In our distant water fisheries, besides Taiwanese captains, almost all of the labor force consists of migrant crew members. These migrant crew members are important partners in our distant water fishing fleets.

　　The Fisheries Agency reiterates that operators of distant water fishing industry should treat migrant crew members properly and ensure that they receive their full salaries on time in accordance with legal regulations and contracts. Providing favorable working conditions for migrant crew members will encourage them to come, stay, and work efficiently, which in turn will promote the industry's development. This is a key factor for the sustainable development of our distant water fisheries. The agency also appreciates the efforts of all organizations concerned with the rights of migrant crew members. Through collaboration between public and private sectors, we will protect the rights of migrant crew members and promote the sustainable development of the industry.

　　　　Contact person: Xue Poyuan

　　　　Email: poyuan0720@ms1.fa.gov.tw

中文新聞稿 

　(印尼版本)

Taiwan Secara Aktif Melindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal dan Tidak Mengizinkan Sebagian Kecil Pemilik Kapal Menunggak Gaji

Tanggal diumumkan

7 Agustus 113

Pengunjung 591

　　Kelompok masyarakat sipil (NGO) terkait dan awak kapal Indonesia mengadakan Konferensi Pers pada tanggal 7 Agustus 2023, untuk melaporkan bahwa kapal penangkap ikan laut lepas tersebut telah lama tidak membayar gaji. Biro Perikanan melaksanakan inspeksi hak-hak awak kapal di kapal tersebut pada tanggal 22 Juli 2023 , dan menemukan bahwa 9 awak kapal asing diduga tidak dibayar gajinya, berkisar antara 11 hingga 15 bulan. Pada tanggal 2 Agustus, Biro Perikanan mengirim surat yang mendesak pemilik kapal penangkap ikan untuk membayar dalam batas waktu yang ditentukan. Pada tanggal 6 Agustus mengadakan rapat dengan pemilik kapal dan agensi untuk mengoordinasikan perkembangan lanjut, dan pemilik kapal setuju untuk membayarnya paling lambat tanggal 9 Agustus. Apabila pembayaran tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikompensasikan dengan uang jaminan dari Agensi, Biro Perikanan akan menjaga hak dan kepentingan awak kapal sesuai dengan prinsip , berpegang pada prinsip penanganan, dan menjaga hak dan kepentingan awak kapal.

　　Biro Perikanan menyerukan kepada pemilik kapal penangkap ikan di perairan laut lepas untuk tidak mengambil risiko. Demi benar-benar melindungi hak dan kepentingan awak kapal asing yang dipekerjakan di luar negeri oleh kapal penangkap ikan di perairan laut lepas, dan untuk memandu pemilik kapal dalam mematuhi undang-undang dan peraturan serta memenuhi kontrak kerja. Biro Perikanan sejak Oktober 2021 hingga Juli 2024, telah memeriksa mencapai 1.364 kali kapal di pelabuhan dalam dan luar negeri, terhadap setiap pelanggaran spesifik yang ditemukan akan diselidiki dan ditangani sesuai hokum, apabila ada kasus yang melibatkan Perdagangan Manusia akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diselidiki dan tidak akan ditoleransi.

　　Biro Perikanan lebih lanjut menjelaskan bahwa selain mekanisme pemeriksaan tersebut di atas, terdapat beberapa saluran pengaduan bagi para awak kapal, termasuk Biro Perikanan yang bekerja sama dengan kelompok yang peduli terhadap awak kapal dan menerima pengaduan dari mereka. Terhadap kasus yang menjadi perhatian kali ini adalah kasus yang baru ditemukan akhir-akhir ini. Biro Perikanan akan berpegang pada prinsip "tidak ada penyalahgunaan, tidak boleh diabaikan" dan menindak tegas perbuatan yang melanggar hak-hak awak kapal sesuai dengan hukum.

　　Mengenai hak mengakses peralatan komunikasi di atas kapal, Biro Perikanan menyatakan bahwa Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan Organisasi Buruh Internasional (ILO-C188) menetapkan awak kapal di kapal harus dapat menggunakan fasilitas komunikasi secara wajar, dan biayanya tidak boleh melebihi total biaya yang ditanggung oleh pemilik kapal penangkap ikan. Meskipun biaya komunikasi maritim tinggi, Biro Perikanan tidak hanya meningkatkan subsidi bagi kapal penangkap ikan laut lepas untuk menyediakan peralatan komunikasi bagi awak kapal, baru-baru ini juga mengundang kelompok industri dan organisasi terkait yang peduli terhadap hak dan kepentingan awak kapal asing untuk ikut serta, membahas rancangan pedoman penggunaan peralatan komunikasi untuk kapal penangkap ikan di perairan laut lepas, dengan harapan dapat memperbarui pedoman tersebut. Banyak pemilik kapal penangkap ikan laut lepas yang berpartisipasi, sehingga memungkinkan awak kapal yang bekerja di laut untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan dunia luar.

　　Mengenai kekhawatiran dunia luar bahwa kapal penangkap ikan harus bersandar di pelabuhan dalam waktu 10 bulan, kapal penangkap ikan pada kasus ini telah berlabuh di pelabuhan Samoa pada bulan September hingga Oktober tahun lalu (2023), dan kembali ke pelabuhan Taiwan pada bulan Juli tahun ini (2024). Pada pelayaran sebelumnya berada di laut hampir 9 bulan dan masih memenuhi ketentuan.

　　Biro Perikanan sekali lagi menyerukan pengembangan perikanan laut lepas dan perlindungan hak dan kepentingan awak kapal, selain kapten hampir seluruhnya terdiri dari awak kapal asing, awak kapal asing adalah mitra kerja kapal penangkap ikan laut lepas negara kami. Kami sekali lagi menyerukan kepada pemilik kapal perikanan perairan laut lepas untuk memperlakukan awak kapal asing dengan baik dan membayar upah penuh sesuai jadwal yang tertera pada kontrak kerja dan juga undang-undang, sehingga awak kapal asing dapat memiliki kondisi kerja yang baik di kapal penangkap ikan perairan laut lepas negara kami, sehingga awak kapal asing dapat bekerja dengan baik di kapal penangkap ikan perairan laut lepas, bersedia untuk datang, tinggal, dan bekerja secara efisien dan dengan demikian mendorong pengembangan industri. Ini adalah salah satu faktor operasional utama bagi pembangunan berkelanjutan perikanan lut lepas negara kami. Biro Perikanan juga berterima kasih kepada semua organisasi yang peduli terhadap hak dan kepentingan awak kapal asing. Melalui upaya bersama dari sektor publik dan swasta  bekerja sama untuk melindungi hak dan kepentingan awak kapal asing dan mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan. 

(菲律賓語版本)

Aktibong proyeksyon ng Taiwan sa mga karapatan at interes ng mga Tripulante, pagbabawal sa paglabag sa regulasyon ng Operator sa pagbabayad ng suweldo

Petsa:  ika-07 ng Agosto, 2024

　　Tungkol sa nagsagawa ng press conference ang mga nauugnay na organisasyong civil society at mga tripulante ng Indonesia noong Agosto 7, 2024. Sinasalamin ang matagal na pagbabayad ng suweldo sa mga tripulante. Noong Hulyo 22, 2024 nag inspeksyun ang Fisheries Agency tungkol sa Fisheries Labor Rights Inspection. Nalaman na may utang sa suweldo ang Operator sa siyam na Indonesia tripulante sa loob ng 11 hanggang 15 buwan. Noong ika-2 ng Agosto, sinulatan ng Fisheries Agency ang Operator na magbayad sa loob ng takdang panahon. At sa ika-6 ng Agosto, inimbitahan ang mga Operator at Ahensya upang i-coordinate ang progreso. Nangako ang Operator na babayaran ang suweldo ng mga tripulante bago mag Agosto 9. Kapag hindi nabayaran sa loob ng takdang panahon, gagamitin ang deposito ng Ahensya para mabayaran. Ang Fisheries Agency ay pangangalagaan ang mga karapatan at interes ng mga tripulante ayon sa prinsipyo na Pigilan ang masamang gawain at huwag akusahan ang mabuting tao.

　　Nananawagan ang Fisheries Agency sa mga Operator ng barko na huwag makipagsapalaran, protektahan ang mga karapatan at interes ng mga dayuhang tripulante na nagtatrabaho sa karagatan, at gabayan ang mga Operator na sumunod sa mga batas at regulasyon at magsagawa ng mga kontrata sa paggawa. Simulang Oktubre, 2022  hanggang ngayon (Hulyo, 2024), ang Fisheries Agency ay nag-inspeksyon ng kabuuang 1,364 na sasakyang pandagat sa loob at labas ng bansa. Ang anumang partikular na paglabag na natuklasan ay iimbestigahan at haharap alinsunod sa batas. Ang mga kasong kriminal na kinasasangkutan ng human trafficking ay inililipat din sa pag-uusig para sa imbestigasyon, at walang kinikilingan.

　　Ipinaliwanag ng Fisheries Agency, Bilang karagdagan sa nabanggit na  inspeksyon, mayroon ding maramihang linya ng reklamo para sa mga tripulante, kabilang ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Fisheries Agency at mga grupong nangangalaga ng tripulante, tumatanggap ng reklamo galing sa iba’t ibang lugar, iilan lang ang natuklasang kamalian sa kasong ito. Sumusunod ang Fisheries Agency sa prinsipyo ng “Pigilan ang masamang gawain at huwag akusahan ang mabuting tao”at sugpuin ang mga paglabag sa mga karapatan at interes ng mga tripulante alinsunod sa batas.

　　Tungkol sa karapatan sa pag-access sa mga kagamitan sa komunikasyon sa barko, Ipinahayag ng Fisheries Agency na ang International Labour Organization Fishing Work Convention (ILO-C188) ay nagsasaad na ang mga tripulante ay dapat na gumamit ng makatwirang mga pasilidad ng komunikasyon, ang bayad ay hindi lalampas sa kabuuang halaga ng Operator. Bagama't mataas ang gastos sa komunikasyong pandagat, pinataas din ng Fisheries Agency ang mga subsidy para sa mga sasakyang pangingisda upang magbigay ng kagamitan sa komunikasyon sa mga tripulante, ngunit kamakailan ay nag-imbita din ng mga grupo sa industriya at mga nauugnay dito upang talakayin ang draft tungkol sa mga Alintuntunin para sa Pamamahala ng Tripulante sa mga Sasakyang Pangingisda sa Karagatan. Inaasahan na mas maraming Operator ang lalahok upang mapanatiling maganda ang ugnayan sa komunikasyon ng tripulante sa labas.

　　Tungkol sa alalahanin ng mga grupo na dapat dumaong sa loob ng 10 buwan sa daungan, ang kaso sa barkong ito ay talagang dumaong sa pampang ng Samoa noong nakaraang taon 2023 nang Setyembre hanggang Oktobre. Alinsunod parin sa regulasyon, nanatili ng 9 na buwan sa dagat ang barko, ngunit bumalik ngayong 2024 ng Hulyo sa daungan ng Taiwan.

　　A Fisheries Agency ay muling nananawagan para sa pag papaunlad ng Pangisdaan sa Karagatang. Ang mga karapatan at interest ng mga Tripulante ay dapat protektahan, maliban sa Taiwanese na Kapitan halos lahat ng manggagawang sa pangisdaan ay binubuo ng iba’t ibang lahi. Ang mga dayuhang tripulante ay mahalagang parte sa trabahong pangisdaad. Kami ay nananawagan sa mga may-ari ng barko na tratuhin nang tama ang mga dayuhang tripulante, mag bayad ng kabuuang sweldo ayon sa nakatakdang mga regulasyon at kontrata sa paggawa, magkaroon ng magandang kondisyon sa trabaho, makapunta, manatili at makapag trabaho ng mahusay para sa pag-unlad ng industriya. Isa ito sa mga pangunahing aspeto sa pag-unlad ng malayuang pangisdaan sa bansa. Pinasasalamatan ng Fisheries Agency ang lahat ng grupong nag mamalasakit sa karapatan at interest ng mga dayuhang tripulante, ang pagsasanib ng publiko at pribadong sector at sama-samang poprotektahan ang mga karapatan at interest ng mga dayuhang tripulante at isulong ang pag unlad ng industriya.

(越南語版本)

Đài Loan tích cực bảo vệ quyền và lợi ích của thuyền viên  không cho phép một số nhà kinh doanh vi phạm nợ tiền lương

　　Liên quan đến các đoàn thể và thuyền viên Indonesia đã tổ chức cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 8 năm 2024 , phản ánh về tình trạng nợ lương dài hạn trên các tàu đánh cá xa bờ , Sở ngư nghiệp đã tiến hành kiểm tra quyền lợi lao động trên tàu vào ngày 22 tháng 7 năm 2024 , phát hiện 9 thuyền viên nước ngoài bị nghi nợ lương từ 11 đến 15 tháng. Vào ngày 2 tháng 8 , Sở ngư nghiệp đã có công văn kêu gọi chủ tàu cá phải trả lương trong thời hạn , đồng thời vào ngày 6 tháng 8 mời nhà kinh doanh và công ty môi giới điều phối tiến độ , nhà kinh doanh đã hứa thanh toán tiền lương trước ngày 9 tháng 8 ; nếu quá thời hạn chưa thanh toán , tiền đặt cọc của công ty môi giới sẽ được sử dụng để bù đắp khoản thanh toán này. Sở ngư nghiệp sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của thuyền viên theo nguyên tắc không bao che và xử lý vấn đề một cách thận trọng.

　　Sở ngư nghiệp kêu gọi các nhà kinh doanh tàu đánh cá xa bờ không nên mạo hiểm , để thực sự bảo vệ quyền và lợi ích của thuyền viên nước ngoài , hướng dẫn nhà kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện hợp đồng lao động , Sở ngư nghiệp từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2024 , đã kiểm tra tổng cộng 1.364 tàu tại các cảng trong và ngoài nước , đối với trường hợp vi phạm cụ thể được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các vụ án hình sự liên quan đến buôn bán người cũng được chuyển cho viện kiểm sát để điều tra và tuyệt đối không khoan hồng.　

　　Sở ngư nghiệp giải thích thêm , ngoài cơ chế kiểm tra nêu trên , còn có nhiều kênh khiếu nại dành cho thuyền viên , bao gồm Sở hợp tác với các đoàn thể quan tâm đến thuyền viên , tiếp nhận khiếu nại được chuyển từ các kênh khiếu nại . Về trường hợp đáng lo ngại lần này , có một số trường hợp được phát hiện gần đây , Sở ngư nghiệp sẽ tuân thủ nguyên tắc không bao che , xử lý các hành vi vi phạm quyền lợi của thuyền viên theo quy định của pháp luật.　

　　Về quyền tiếp cận thiết bị liên lạc trên tàu , Sở ngư nghiệp cho biết , Công ước về công việc đánh cá của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO-C188) quy định , ngư dân trên tàu có thể sử dụng hợp lý các phương tiện liên lạc , chi phí không được vượt quá mức tổng chi phí của chủ tàu cá. Tuy chi phí liên lạc hàng hải cao , nhưng Sở ngư nghiệp không chỉ tăng trợ cấp cho các tàu đánh cá xa bờ để cung cấp thiết bị liên lạc cho thuyền viên mà gần đây còn mời các đoàn thể và các bên liên quan đến quyền và lợi ích của thuyền viên nước ngoài tham gia thảo luận dự thảo hướng dẫn sử dụng thiết bị liên lạc cho tàu cá xa bờ , mong muốn sẽ có nhiều nhà kinh doanh tàu cá xa bờ tham dự , giúp các bạn thuyền viên làm việc trên biển duy trì liên lạc tốt với thế giới bên ngoài.

　　Đối với các đoàn thể lo ngại tàu đánh cá phải cập cảng trong 10 tháng , tàu đánh cá  này đã cập cảng Samoa từ tháng 9 đến tháng 10 năm ngoái (2023) , và quay trở lại cảng Đài Loan vào tháng 7 năm nay (2024) , đã ở trên biển trong chuyến đi trước đó gần 9 tháng , vẫn phù hợp quy định.

　　Sở ngư nghiệp một lần nữa kêu gọi phát triển nghề cá xa bờ , bảo vệ quyền lợi của thuyền viên , lực lượng lao động nghề cá xa bờ của nước ta ngoại trừ thuyền trưởng quốc tịch nước ta ra , hầu hết là thuyền viên người nước ngoài , thuyền viên người nước ngoài là đối tác làm việc của các tàu đánh cá xa bờ của nước ta. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các nhà kinh doanh nghề cá xa bờ đối xử tốt với thuyền viên nước ngoài , trả lương đầy đủ đúng thời hạn quy định theo luật pháp và hợp đồng lao động , để thuyền viên nước ngoài có điều kiện làm việc tốt trên các tàu đánh cá xa bờ của Đài Loan , để thuyền viên nước ngoài sẵn sàng đến đây , có thể ở lại lâu dài , làm việc hiệu quả , từ đó thúc đẩy phát triển công nghiệp . Đây là một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững nghề cá xa bờ của nước ta . Sở ngư nghiệp cũng cảm ơn tất cả các đoàn thể quan tâm đến quyền và lợi ích của thuyền viên nước ngoài , thông qua nỗ lực  của nhà nước và tư nhân , cùng bảo vệ quyền và lợi ích của thuyền viên nước ngoài ,  thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành .