Fisheries Agency,Ministry of Agriculture

　　Today (12^th), a press conference held by the Greenpeace Foundation requiring that the government should announce a timetable for the implementation of the Work in fishing Convention as soon as possible and initiate investigations into cases of violations. The Taiwan Fisheries Agency stated that the draft implementation Act of the Work in Fishing Convention had been announced on September 22^nd, 2024, and comments from all sides have been received and will be handled in accordance with legal procedures. Furthermore, regarding the cases suspected of violations mentioned in the conference, the Agency will actively investigate the specific evidence and deal with them in accordance with the law, and will not allow the crew members’ rights and benefits to be violated.

　　Regarding the 12 fishing vessels suspected of violations mentioned in the press conference and investigation report, the Taiwan Fisheries Agency has started investigation procedures after receiving information from Greenpeace on December 10^th. However, because the allegation was made in 2019, the crew members employed at that time had left the vessels and returned to their country. Based on the concept of external supervision and common good, the agency request the organization to provide specific evidence of the case to facilitate the investigations and effectively protect the rights and benefits of the crew members. In addition, in the case of fishing vessel, SHIN LIAN FA No. 168, with the cross-border cooperation between the Taiwan Fisheries Agency and the Indonesian government, the stranded crew members have been assisted in returning their home countries and  receiving their wages. Aside from the administrative sanctions imposed on the operator, the aspect involving human trafficking has been transferred to the criminal investigation.

　　Regarding the allegation indicating that the Indonesian recruitment agents improperly charged fees and withheld identity documents, the Taiwan Fisheries Agency has amended the regulations and required vessel operators to pay crew members’ wages in full and directly, and shall not be transferred through crew members’ home countries’ recruitment agents in 2022. In the same year, a cross-ministerial collaboration has been made to actively implement the " Action Plan for Fisheries and Human Rights". The Agency additionally recruited 60 inspectors, significantly increasing the frequency of labor inspections on distant-water fishing vessels. The coverage rate has exceeded 92%, and for those found to have violated regulations will be punished in accordance to the law. The inspection intensity and coverage rate have surpassed the international level.

　　Regarding the claim made by Civil society organisations requiring that there shall be a legislation for distant-water fishing vessels to install Wi-Fi and protect the right for the crew members to reasonably access the facilities, the Taiwan Fisheries Agency agrees on the importance of the crew members’ communication onboard; since 2022, subsidies for installation of Wi-Fi facilities and communication fees have been provided to encourage distant water fishing vessels to  provide accessible Wi-Fi to their crew members. With the collaboration among private sectors, crew members and industries, guidelines for accessible Wi-Fi have been formulated. However, as the environments have yet to maturely establish, the agency will review the promotion strategy, depending on the evolution of satellite communication technology and the supply in the domestic market.

　　The Taiwan Fisheries Agency indicated that migrant crew members are important partners for Taiwan's distant-water fishing industry. The government will continue to work closely with the industry, civil society organizations, and international communities to enhance the management of distant-water fisheries  and the rights and benefits of the migrant crew members, as well as maintain the sustainability of Taiwan's distant water fisheries.

　　　　Contact person : Xue Poyuan

　　　　Email: poyuan0720@ms1.fa.gov.tw

中文新聞稿

(印尼語版本)

Tanggapan Direktorat Jenderal Perikanan Mengenai Seruan Greenpeace:

Mendorong Perundang-Undangan, Memperkuat Penyelidikan dan Kerja Sama Internasional, Melindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal

　　Badan Hukum terkait Greenpeace mengadakan konferensi pers pada hari ini, 12 Desember 2024, meminta Pemerintah untuk sesegera mungkin mempublikasikan jadwal penerapan Undang-Undang Implementasi Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan dan memulai penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran dan tuntutan lainnya. Direktorat Jenderal Perikanan menyatakan Perancangan Undang-Undang Implementasi Konvensi Penangkapan Ikan telah diumumkan pada 22 September tahun ini, menerima pendapat dari semua lapisan masyarakat dan akan ditindaklanjuti berdasarkan prosedur legalisasi hukum. Selain itu, dugaan kasus pelanggaran yang disebutkan pada konferensi pers tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan akan secara aktif menyelidiki bukti-bukti spesifik, ditangani sesuai dengan hukum, dan tidak membiarkan terjadinya kerugian terhadap hak-hak awak kapal.

　　Menyikapi laporan investigasi dalam konferensi pers tentang 12 kapal ikan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan telah memulai prosedur investigasi setelah menerima informasi relevan dari Greenpeace pada tanggal 10 bulan ini. Namun dikarenakan dugaan informasi tersebut terukir dari tahun 2019, awak kapal yang dipekerjakan saat itu telah meninggalkan kapal dan pulang ke negaranya masing-masing. Oleh karena itu, badan yang memberikan laporan ini diminta untuk memberikan bukti spesifik atas kasus tersebut, agar penyelidikan yang bermanfaat dan bermakna dapat dilakukan sesegera mungkin dan dapat secara efektif melindungi hak dan kepentingan awak kapal. Selain itu mengenai kasus kapal ikan Hsin Lian Fa no.168, dengan adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan dan Pemerintah Indonesia, para awak kapal yang terdampar telah dibantu untuk pulang ke tanah air dan telah menerima gaji. Pemilik kapal selain menerima sanksi administratif untuk diminta tanggungjawabnya, bagian terkait perdagangan manusia juga telah dialihkan ke penyelidikan kriminal.

　　Mengenai laporan terkait tuduhan agensi perantara Indonesia yang memungut biaya yang tidak selayaknya, penahanan dokumen dan lainnya, Direktorat Jenderal Perikanan telah mengubah Undang-Undang pada tahun 2022 yang mewajibkan Pemilik Kapal membayar langsung gaji awak kapal secara penuh, pembayaran gaji tidak dapat melalui Agensi perantara luar negeri (negara asal awak kapal). Sejak di tahun yang sama, kerjasama antar kementerian berantusias melaksanakan 「Perencanaan Aksi Hak Asasi Manusia Perikanan」, dan Direktorat Jenderal Perikanan dengan penambahan inspektur investigasi menjadi 60 orang yang secara signifikan meningkatkan frekuensi inspeksi hak-hak kerja di kapal ikan perairan laut lepas Taiwan dan tingkat cakupan telah melebihi 92%, jika diketemukan melakukan pelanggaran aturan akan dikenakan sanksi sesuai hukum. Intensitas inspeksi dan tingkat cangkupan telah melampaui tingkat internasional.

　　Komunitas Masyarakat Sipil meminta Undang-Undang yang mewajibkan kapal ikan perairan laut lepas untuk memasang Wi-Fi, melindungi hak penggunaan secara wajar dan lainnya. Direktorat Jenderal Perikanan menyadari pentingnya komunikasi awak kapal di tengah laut. Sejak tahun 2022 telah diberikan subsidi untuk biaya peralatan Wi-Fi dan biaya komunikasi, mendorong kapal ikan perairan laut lepas untuk mengizinkan awak kapal menggunakan Wi-Fi, dan bersama dengan awak kapal dan kelompok industri mendiskusikan perumusan pedoman penggunaan yang relevan. Namun dikarenakan lingkungan internasional dan domestik disaat ini yang masih belum memungkinkan, akan meninjau strategi promosi yang tergantung pada evolusi teknologi komunikasi satelit dan situasi pasokan pasar domestik.

　　Di akhir kata, Direktorat Jenderal Perikanan menyatakan bahwa awak kapal bekewarganegaraan asing adalah mitra kerja penting bagi perikanan laut lepas Taiwan. Pemerintah akan terus bekerjasama dengan berbagai pihak industri, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi internasional, dengan perseimbangan antara pengelolaan industri perikanan lepas pantai dan hak awak kapal, agar industri perikanan Taiwan dapat terus berlanjut.

　　　　Kontak : Direktur Xue, Po-yuan

　　　　Email: poyuan0720@ms1.fa.gov.tw